PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI MASA KABINET KERJA

Tidak terasa Kabinet kerja yang di pimpin Presiden Joko Widodo telah menginjak tahun ke-3 setelah pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 lalu. Kabinet Kerja dibentuk untuk membantu Presiden Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kependudukan, infrastruktur dan lain-lain. Salah satu proyek yang menjadi prioritas pembangunan era Presiden Jokowi adalah infrastruktur, Presiden Jokowi tengah kenjar-kenjarnya melakukan pembangunan infrastruktur di jantung kota dan di daerah-daerah Indonesia untuk menunjang perekonomian. Menurut beliau infrastruktur adalah hal yang paling penting yang menopang perekonomian Indonesia agar menjadi lebih baik.

Source of : Kata Data

Ekonografik tersebut menunjukkan bahwa anggaran belanja negara tahun 2018 pada poin pertama ditujukan untuk pembangunan infrastruktur setelah itu pendidikan & kesehatan dan belanja barang pada poin dua dan tiga. Ini bukti bahwa pemerintahan Presiden Jokowi masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai sektor prioritas, bukti lain yang menjadikan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan yaitu dengan adanya tiga fokus utama pembangunan infrastruktrur yang dicanangkang beliau. Berikut ini adalah tiga fokus utama pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi.

1.      PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Presiden Jokowi agar infrastruktur tersebut dapat segera di nikmati oleh masyarakat dan menjadi penopang perekonomian yang sejatinya untuk kepentingan masyarakat. Percepatan pembanguna infrastruktur dilakukan melalui perbaikan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan dan penyiapan proyek.

Kebijakan adalah konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan.  Perbaikan kebijakan mengenai infrastruktur dilakukan agar proyek-proyek yang akan dijalnakan dan yang telah dijalankan sesuai dengan rencana seharusnya dan selesai sesuai dengan yang telah ditargetkan. Presiden Jokowi melakukan perbaikan kebijakan infrastruktur guna kelancaran jalannya pembangunan infrastruktur yang sedang giat di lakukan, beberapa perbaikan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diantaranya yaitu menerbitkan PERPRES No.75 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infarstruktur prioritas diterbitkan untuk membentuk KPPIP dan menerbitkan PERPRES No.3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berisi 225 proyek infrastruktur dan 1 program ketenagalistrikan (35.000 WM).

Bukan perkara yang mudah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan target yang telah dibuat, untuk itu perlunya bantuan kelembagaan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut. Presiden Jokowi memberikan penugasan kepada BUMN sebagai lembaga yang dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur, penugasan yang diberikan kepada BUMN yaitu pembangunan Tol Trans Sumatera, LRT Sumatera Utara, dan LRT Jabodetabek.

Sering kali sebuah proyek akan mangkrak dan berhenti ditengah jalan disebabkan oleh faktor pembiayaan, entah itu pembiayaan tidak sesuai ataupun adanya oknum-oknum nakal yang bermain dengan pembiayaan infranstruktur. Untuk itu perbaikan pembiayaan adalah jalan agar semua permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Perbaikan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yaitu dengan membiayai sebagian seksi jalan tol namun memberikan hak pengeloilaan seluruh ruas jalan tol kepada kontraktor, pembangunan seksi lainnya dalam rangka meningkatkan nilai investasi kontraktor.

Ketika pemerintah lengah sedikit saja mana suatu proyek yang telah di tetapkan akan berjalan tidak seperti yang diharapkan, untuk itu perlunya perbaikan proyek yang bertujuan mengembalikan proyek agar sesuai dengan keputusan yang berlaku. Sebagai contoh perbaikan proyek yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yaitu dengan mengembangkan skema KPBU (Kerjasama Pemerintahan Badan Usaha) pada proyek Palapa Ring, Kilang Minyak Bontang, Dan Tol Serang-Panimbang.

2.      PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG KOMPREHENSIF, MENCIPTAKAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dunia mengadapai permasalahan yang kompleks mengenai pembangunan infrastruktur, belum meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada tidak meratanya pula pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Dengan demikian agar daerah-daerah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi dibutukan pemerataan pembangunan infrastruktur yang komprehensif, menciptakan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur darat, udara dan laut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

3.      PROYEK STRATEGIS NASIONAL INFRASTRUKTUR YANG SIGNIFIKAN

Tidak heran jika perkembangan pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan yang signifikan berkat kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki tujuan sama dalam pembangunan infrastruktur. Terlihat dari  8 proyek berskala nasional di tahun 2016 mengalami perkembangan yang signifikan akibat percepatan pembangunan infrastruktur, delapan proyek tersebut umumnya berada di luar Pulau Jawa.

Menurut Data Statistik pembangunan infrastruktur yang dilakukan banyak sekali hambatan yang menyebabkan pembangunan infrastruktur terkendala, hambatan terbesar datang dari pembebasan lahan. Masyarakat umumnya enggan untuk melepaskan lahan mereka meskipun ada ganti rugi yang diberikan kepada mereka. Masalah pembebasan lahan mendominasi terhambatnya proyek strategis nasional. Data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat dari 225 proyek tersebut sebanyak 44 persen diantaranya mengalami masalah lahan. Sementara perencanaan dan penyiapan proyek menjadi hambatan kedua.  Adapun 17 persen proyek mengalami persoalan pendanaan. Untuk pendanaan, hingga saat ini terdapat 25 proyek yang belum ditetapkan skemanya. Menurut Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo seperti yang dikutip dalam kompas.com, studi dari proyek-proyek tersebut belum rampung jadi belum bisa tentukan skema pendanaannya.  

Selain itu Kebutuhan anggaran pembebasan lahan untuk jalan tol pada 2017 mencapai Rp 28 triliun. Tol Jabodetabek menjadi yang paling tinggi dengan anggaran mencapai hampir Rp 14 triliun. Selanjutnya ada Tol Trans Jawa dengan kebutuhan Rp 6,3 triliun. Sedangkan Tol Trans Sumatera-Sulawesi mencapai Rp 4,3 triliun dan Tol Non-Trans Jawa Rp 1,9 Triliun.

Meski membutuhkan anggaran yang cukup besar, jumlah dana yang disediakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proyek jalan tol hanya Rp 13 triliun.

Artinya pemerintah masih membutuhkan dana Rp 15 triliun untuk membiayai proyek jalan tol. Untuk mengatasi hal tersebut dan proyek infrastruktur tetap berjalan, maka pembiayaan pembebasan lahan melalui dana bergulir yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dilakukan lagi. Namun, hingga saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memayungi pengembalian dana talangan tersebut masih belum keluar.

Stasistik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur terbesar diabndingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hingga 2030, kebutuhan dana infrastruktur di Indonesia menurut HSBC diperkirakan mencapai US$ 1,16 triliun. Filipina merupakan negara dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur terbesar kedua di negara-negara kawasan Asia Tenggara diikuti Vietnam dan Thailand. Total pembiayaan di ASEAN mencapai US$ 2,06 triliun sementara pembiayaan dari pemerintah hanya US$ 908 miliar sehingga masih ada kekurangan sekitar US$ 1,16 triliun.

Kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia yang besar tersebut hanya sekitar US$ 441 miliar rencana pembiayaan dari pemerintah. Jadi masih terdapat kekurangan pendanaan infrastruktur US$ 721 miliar hingga 2030. Kekurangan pembiayaan Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Dalam beberapa tahun, Indonesia terus meningkatkan anggaran infrastruktur dan pada APBN 2017 pemerintah akan mengucurkan Rp 378 triliun. Namun, kendala birokrasi menjadi penghambat minimnya penyerapan anggaran. Selain itu, kurangnya persiapan sebuah proyek infrastruktur membuat perbankan masih enggan berperan dalam program pendanaan. Pembebasan lahan menjadi masalah yang serius di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap PDB (Produk Domestic Bruto) terbesar dunia. Survei yang dilakukan Arcadis, konsultan yang bergerak di bidang aset dan pembangunan asal Belanda menyebutkan kontribusi pembangunan aset atas PDB di Indonesia mencapai US$ 1,2 triliun. Jumlah itu menempatkan Indonesia di posisi enam, mengungguli Jerman yang mencatatkan kontribus US$ 1 triliun.

Membasah mengenai pembangunan infastruktur memang tidak akan ada habisnya, mulai dari masalah pembiayaan atau anggaran untuk pembangunan infrastruktur sampai proses pengerjaan infrastruktur dilapangan. Agar lebih dapat memahami mengenai pembangunan infrastruktur berikut ini saya sajikan Indonesia dalam Angka yang memperlihatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo.

Semoga dengan terus dibangunnya infrastruktur di Indonesia dapat memberikan dampat yang signifikan terhadap penuntasan permasalahan-permasalahan yang terjadi terutama kesenjagan sosial dan ekonomi.